Jakarta, secara resmi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (selanjutnya disebut sebagai “DKI Jakarta atau DKI”), adalah Ibukota Negara Republik Indonesia dengan populasi 9.74 juta (Rencana Tata Ruang Wilayah DKI Jakarta untuk tahun 2030). Pertumbuhan penduduk yang cepat dari tahun 1980 sampai 1990 sebagai akibat dari kegiatan sosial ekonomi dan banjir berulang akibat kondisi topografi dataran kipas alluvial di DKI Jakarta membuat orang-orang menderita dari polusi air. Pada tahun 1991, JICA dan Ditjen Cipta Karya di Departemen Pekerjaan Umum (selanjutnya disebut sebagai "DJCK") bersama-sama merumuskan Master Plan pengembangan yang menampilkan drainase, pembuangan air limbah dan sanitasi di DKI Jakarta untuk target tahun 2010 melalui "Kajian Drainase Perkotaan dan Proyek pembuangan air limbah di Kota Jakarta "(selanjutnya disebut sebagai "M/P Lama"). Namun, pengembangan sistem pembuangan air limbah tidak bisa dilanjutkan seperti yang direncanakan dan cakupan tetap serendah 2%. Sementara di tempat perawatan telah membuat beberapa kemajuan, pengobatan lumpur tidak cukup, sehingga di tempat pengobatan kurang efektif secara keseluruhan. Sementara itu, Pemerintah Indonesia berencana untuk meningkatkan cakupan pelayanan air limbah sampai 20% pada tahun 2014 di 15 kota besar nasional, termasuk di DKI Jakarta.
Untuk mencapai target ini, DJCK berencana untuk merevisi M/P Lama tahun 1991 dan mengamankan pinjaman Jepang untuk meningkatkan pelayanan air limbah di DKI Jakarta untuk mempercepat perbaikan serupa pada layanan saluran air limbah di seluruh Indonesia. Menurut sebuah lembaga pendamping, M/P Lama tahun 1991 tidak dilaksanakan karena gagal menjalani proses persetujuan DKI Jakarta. Kurangnya organisasi administratif yang mengawasi pengelolaan air limbah dan lumpur di DKI Jakarta secara terpadu ini juga dianggap sebagai penyebab tidak terlaksananya kegiatan ini. Di DKI Jakarta, tidak ada organisasi yang setara dengan Biro Limbah dari Pemerintah Metropolitan Tokyo. PD PAL JAYA, sebuah perusahaan publik yang didirikan untuk operasi dan pemeliharaan sarana yang dibangun di bawah JSSP Bank Dunia, wajib menyerahkan 40% dari laba untuk DKI Jakarta, sama seperti perusahaan publik lainnya di bawah Dewan Ekonomi DKI Jakarta dan, oleh karena itu, tidak menggunakan laba untuk re-investasi. PD PAL JAYA tidak memiliki akses langsung ke Anggaran DKI Jakarta karena bukan departemen/badan DKI Jakarta, sehingga sulit untuk PD PAL JAYA untuk membuat rencana, untuk mengajukan anggaran berdasarkan rencana dan untuk melaksanakan proyek investasi seperti yang direncanakan. Masalah lain adalah bahwa meskipun Dinas Kebersihan DKI Jakarta bertanggung jawab terhadap dua fasilitas pengolahan lumpur, namun masalah yang belum diselesaikan sampai sekarang adalah organisasi yang mana di DKI Jakarta yang bertanggung jawab mengelola tangki septic, dimana 90% populasi DKI Jakarta bergantung pada tangki septic. Masalah-masalah kelembagaan dianggap menjadi faktor yang telah mencegah pengambilan M/P Lama 1991 dalam proses administrasi DKI Jakarta.
Dalam keadaan ini, Pemerintah Indonesia mengajukan permintaan kepada Pemerintah Jepang untuk penyediaan kerjasama teknis, yang disebut sebagai Proyek Pengembangan Kapasitas Sektor Air Limbah melalui Peninjauan kembali Master Plan Pengelolaan Air Limbah di DKI Jakarta (selanjutnya disebut sebagai "Proyek"), untuk membantu pembuatan tindakan perlimbahan dan menghasilkan Master Plan baru (selanjutnya disebut sebagai "M/P Baru"). Pada bulan Juni 2010, JICA menandatangani R/D dengan pihak Indonesia dengan tujuan untuk melaksanakan kerjasama teknis yang diminta. Dalam R/D, bantuan yang diminta untuk diberlakukannya tindakan pembuangan ini disebut sebagai "Output 1" yang akan diproduksi oleh ahli jangka panjang yang ditugaskan oleh JICA. Revisi M/P Lama untuk menghasilkan M/P Baru disebut sebagai "Output 2" yang harus dilakukan bersama dengan pekerjaan untuk memberlakukan tindakan perlimbahan. Dalam kasus air limbah perkotaan, bekerja sama dengan "Proyek Pengembangan Kapasitas Manajemen Banjir Komprehensif Jakarta di Indonesia", sebuah proyek kerjasama teknis JICA yang berjalan secara paralel dengan proyek, diperlukan dengan menggabungkan hasil dari serangkaian proyek kerjasama teknis JICA yang telah dilaksanakan sejak tahun 1997. Dalam proyek ini, perbaikan dan pengembangan untuk sistem off-site dan on-site di DKI Jakarta telah diusulkan setelah M/P lama ditinjau dan proyek prioritas dipilih. Untuk drainase air hujan, karena PU dan DKI Jakarta memiliki kebijakan untuk mengalirkan melalui Drainase dan sungai, telah ditentukan.
